Cak Imin Optimistis Satu Juta Warga Miskin Ekstrem Terima Manfaat TORA
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmennya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menargetkan satu juta warga miskin ekstrem di berbagai daerah mendapatkan akses tanah negara.
Program ini tidak sekadar redistribusi lahan, tetapi juga menjadi upaya strategis jangka menengah hingga panjang untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat kepemilikan aset, dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
Target Program TORA dan Keterkaitan Pengentasan Kemiskinan
Cak Imin menyampaikan rencana tersebut usai melakukan rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, di Jakarta.
“Kita membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama,” ujarnya.
Penekanan ini menunjukkan bahwa TORA bukan sekadar program pertanahan biasa, tetapi difokuskan untuk warga yang paling membutuhkan, yakni mereka yang berada pada kategori miskin ekstrem.
Program TORA juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Tujuannya adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. “Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah,” tegas Cak Imin.
Paradigma Baru Pengentasan Kemiskinan
Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendekatan pengentasan kemiskinan mengalami perubahan paradigma. Tidak lagi hanya mengandalkan bantuan sosial atau tunai, tetapi lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui kepemilikan aset produktif.
Redistribusi tanah melalui TORA menjadi contoh konkret penerapan paradigma ini. Dengan memiliki tanah, masyarakat miskin ekstrem memiliki aset yang bisa dijadikan modal ekonomi, membuka peluang usaha pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
Cak Imin menjelaskan, program TORA merupakan implementasi strategi pemberdayaan yang tidak hanya bersifat jangka pendek.
Tanah yang diberikan memungkinkan warga miskin ekstrem untuk memiliki kendali atas produksi dan penghidupan mereka sendiri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek domino dalam penurunan kemiskinan yang lebih luas di daerah masing-masing.
Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga
Keberhasilan program TORA sangat tergantung pada koordinasi lintas lembaga. Nusron Wahid menegaskan optimisme bahwa target satu juta warga miskin ekstrem dapat terealisasi secara efektif.
“Kami menyiapkan lahannya beliau yang mengkoordinasi karena memang tugas Pak Menko yang melakukan itu,” kata Nusron.
Hal ini menunjukkan bahwa Kemenko PM memegang peran sentral dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Selain koordinasi, pemetaan lokasi TORA dan sebaran masyarakat miskin ekstrem menjadi fokus utama.
Program ini dirancang agar tanah yang didistribusikan berada di area strategis yang memungkinkan masyarakat mengelola lahan secara produktif, baik untuk pertanian, perkebunan, maupun kegiatan ekonomi lain yang menopang kehidupan sehari-hari.
Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis data, TORA diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.
Manfaat Program Bagi Masyarakat Penerima
Penerima TORA akan memperoleh lebih dari sekadar tanah. Program ini membuka akses bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh pendapatan tambahan, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
Dengan adanya kepemilikan aset produktif, warga miskin ekstrem memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Lebih dari itu, program TORA diharapkan dapat memunculkan efek jangka panjang, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, dan kesehatan yang lebih terjamin. Tanah yang dikelola secara produktif juga dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan ekonomi desa.
Langkah Implementasi Program
Pelaksanaan program TORA akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Petugas lapangan akan melakukan verifikasi data, memastikan warga miskin ekstrem benar-benar mendapatkan manfaat.
Setiap tahap distribusi tanah akan dicatat secara transparan untuk meminimalisir ketimpangan dan memastikan keadilan bagi masyarakat penerima.
Cak Imin juga menegaskan bahwa program ini menekankan pemberdayaan masyarakat, sehingga pendampingan dan bimbingan teknis menjadi bagian integral.
Petugas akan mendampingi warga penerima TORA untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan, termasuk pelatihan pertanian, manajemen usaha, hingga akses pemasaran hasil produksi.
Dukungan Presiden dan Komitmen Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada program ini sebagai bagian dari upaya nasional untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan yang jelas dan penganggaran yang memadai menjadi faktor kunci keberhasilan program.
Dengan adanya arahan dari Presiden dan koordinasi Menko PM, diharapkan TORA bisa berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menargetkan satu juta warga miskin ekstrem memperoleh manfaat melalui redistribusi tanah negara. Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru pengentasan kemiskinan yang lebih menekankan pada pemberdayaan dan kepemilikan aset produktif.
Dengan koordinasi antar kementerian dan lembaga, pemetaan lokasi strategis, serta dukungan penuh pemerintah pusat, TORA diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Program ini juga membuka peluang masyarakat miskin ekstrem untuk mandiri secara ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi daerah.
Rekomendasi
Berita Lainnya
.jpg)