Wamendagri Dorong Kepala Daerah Bangun Layanan Publik Berbasis Kebutuhan

Wamendagri Dorong Kepala Daerah Bangun Layanan Publik Berbasis Kebutuhan

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan ekosistem layanan publik yang benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kepala daerah harus memahami aspirasi warga sebelum merancang kebijakan, bukan sekadar mengandalkan faktor elektabilitas.

“Wali kota, bupati, dan gubernur perlu benar-benar mengetahui apa yang diinginkan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca Juga

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan

Survei sebagai Alat untuk Membaca Opini Publik

Bima menekankan bahwa survei merupakan metode paling efektif untuk memahami opini publik. Setiap calon kepala daerah idealnya melakukan survei melalui lembaga kredibel untuk mengetahui isu yang paling relevan bagi masyarakat.

Meski demikian, ia menyesalkan bahwa tidak semua kepala daerah mampu memanfaatkan hasil survei secara tepat. “Sebagian besar kepala daerah hanya mengambil catatan dari faktor elektabilitas saja,” ujarnya.

Pengalaman Bima Arya di Kota Bogor

Bima membagikan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor. Pada 2012, ia melakukan survei setahun sebelum pemilihan untuk mengetahui aspirasi warga. Hasil survei menunjukkan tiga isu utama: kemacetan, pengelolaan sampah, dan persepsi publik terkait inklusivitas kota. Berdasarkan temuan ini, prioritas pembangunan langsung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Sampah Sebagai Ekosistem

Bima menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilihat sebagai ekosistem, bukan sekadar tugas petugas kebersihan. Selama memimpin Bogor, pendekatan hulu hingga hilir diterapkan, mulai dari edukasi rumah tangga melalui Ketua RT dan RW, pemilahan sampah organik dan non-organik, hingga proses akhir yang lebih kompleks di lapangan.

Ia menyebut praktik Surabaya sebagai inspirasi, terutama program Lomba Kebersihan yang diadaptasi menjadi “Bogorku Bersih.” Pendekatan berbasis komunitas itu membuahkan hasil, dengan Kota Bogor kembali meraih Piala Adipura setelah 28 tahun.

Tantangan Transportasi Kota

Masalah transportasi menjadi tantangan besar berikutnya. Bogor, yang dikenal dengan “sejuta angkot,” menghadapi tingkat kemacetan tinggi. Solusi tidak bisa parsial; pembangunan sistem transportasi baru harus menyeluruh.

Program Konversi Angkot dikembangkan dengan menggabungkan tiga angkot menjadi satu bus. Bima menegaskan keberhasilan transportasi publik tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga budaya masyarakat.

Pemberdayaan UMKM dan Kampung Tematik

Bima menyoroti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pengembangan Kampung Tematik. Wilayah seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta awalnya merupakan kawasan berpendapatan rendah meski dikuasai pemilik tanah.

Pemerintah Kota Bogor membangun Kampung Tematik sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas. Upaya ini mencakup edukasi generasi muda, peningkatan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha, serta pengembangan potensi wisata, termasuk jalur trekking, area camping, dan glamping. Program ini, yang dimulai saat pandemi COVID-19, kini menjadi destinasi yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga.

“Ini tentang membangun komunitas. Ini tentang memberdayakan masyarakat lokal,” tegas Bima.

Membangun Ekosistem dalam Tata Kelola Pemerintahan

Bima menegaskan bahwa seluruh contoh tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang baik tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Ini tentang membangun komunitas, memberdayakan masyarakat, dan membangun kolaborasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan terkait isu yang sedang kita tangani,” ujarnya.

Layanan Publik yang Responsif dan Partisipatif

Dengan membangun ekosistem layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kepala daerah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak. 

Strategi ini meliputi survei opini publik, pengelolaan sampah berbasis ekosistem, pengembangan transportasi publik, serta pemberdayaan komunitas melalui UMKM dan Kampung Tematik. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan warga saat ini, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan masa depan.