Pemerintah Pastikan Anggaran Tersedia Untuk Penanganan Bencana Sumatera
JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Jakarta. Ia menekankan bahwa meskipun alokasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024, pemerintah siap menambah anggaran bila diperlukan.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” kata Purbaya menegaskan.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang sering melanda wilayah Sumatera. Anggaran yang memadai menjadi kunci agar proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Alokasi BNPB 2025 dan Cadangan Dana
Meski alokasi BNPB untuk 2025 hanya sebesar Rp 2,01 triliun, turun dari Rp 4,92 triliun pada 2024, Purbaya menjelaskan masih terdapat sisa sekitar Rp 500 miliar yang bisa digunakan untuk kebutuhan darurat.
Dana ini dapat digunakan untuk pemulihan segera di wilayah terdampak, termasuk penyediaan logistik, perbaikan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme anggaran darurat tambahan (ABT) untuk BNPB. Jika dana utama tidak mencukupi, ABT dapat dicairkan berdasarkan permintaan BNPB. Purbaya menambahkan, mekanisme ini memastikan fleksibilitas pemerintah dalam menangani situasi darurat yang tidak terduga.
Pemulihan Jangka Panjang Menjadi Fokus
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, menyampaikan bahwa pemulihan jangka panjang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 60 miliar.
“Ya, kira-kira kita butuh operasi itu Rp 20 miliar per daerah. Jadi, kita butuh Rp 60 miliar kebutuhan dasar itu,” ujar JK.
JK juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam menyalurkan donasi untuk membantu pemulihan warga terdampak banjir dan longsor besar.
PMI menyiapkan 60 unit mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di daerah terdampak. Masyarakat dapat menyalurkan donasi melalui rekening Bank Mandiri nomor 070-00-0011601-7 atas nama PMI.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Purbaya menekankan pentingnya koordinasi antara BNPB, kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Kesiapan anggaran harus diimbangi dengan pemetaan wilayah terdampak, prioritas kebutuhan, serta mekanisme distribusi bantuan yang cepat dan tepat sasaran.
Menurutnya, meski anggaran BNPB berkurang, fleksibilitas melalui cadangan dana dan ABT memastikan respons pemerintah tetap efektif. Setiap pengajuan bantuan oleh BNPB dapat diproses sesuai urgensi, sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan darurat.
Peran PMI dan Organisasi Non-Pemerintah
Selain pemerintah, PMI memiliki peran strategis dalam tanggap darurat dan rehabilitasi. Jusuf Kalla menekankan bahwa distribusi bantuan logistik, terutama air bersih, makanan, dan obat-obatan, menjadi prioritas utama dalam tahap awal penanganan bencana.
Selain mengirimkan mobil tangki air, PMI mengajak masyarakat berpartisipasi melalui donasi. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu sesama korban bencana.
PMI bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan lain untuk memastikan distribusi bantuan berjalan merata dan efektif.
Fokus Penanganan Darurat dan Rehabilitasi
Purbaya menekankan bahwa pemerintah menyiapkan dana tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga untuk rehabilitasi infrastruktur dan rumah warga yang terdampak. Langkah ini meliputi perbaikan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan pemulihan rumah-rumah yang rusak akibat banjir dan longsor.
Pendekatan ini bertujuan agar korban bencana dapat kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin. Dengan koordinasi yang baik antara BNPB, kementerian, dan pemerintah daerah, proses rehabilitasi diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kesenjangan layanan di masyarakat terdampak.
Kesiapan Menghadapi Musim Bencana
Purbaya menegaskan bahwa ketersediaan anggaran merupakan bagian dari mitigasi risiko bencana yang bersifat proaktif. Langkah ini sangat penting mengingat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh termasuk wilayah rawan bencana hidrometeorologi akibat curah hujan ekstrem dan banjir bandang.
Pemerintah mendorong BNPB dan pemerintah daerah untuk memperbarui data wilayah terdampak secara berkala. Pemetaan kebutuhan dan prioritas bantuan menjadi kunci agar distribusi anggaran dan bantuan tetap tepat sasaran.
Partisipasi Masyarakat Sangat Dibutuhkan
Selain dukungan anggaran pemerintah, peran masyarakat tetap krusial. Donasi dari warga dan lembaga swasta dapat mempercepat pemulihan warga terdampak bencana. Jusuf Kalla menegaskan, setiap bantuan sangat berarti bagi operasi tanggap darurat, distribusi logistik, dan rehabilitasi.
Kampanye kesadaran ini juga diharapkan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, lembaga kemanusiaan, dan sektor swasta dalam mendukung pemulihan pascabencana. Kolaborasi lintas pihak ini menjadi kunci untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, efisien, dan menyeluruh.
Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera tetap memadai meski alokasi BNPB 2025 menurun dibandingkan 2024. Mekanisme cadangan dana, ABT, dan koordinasi lintas lembaga menjadi strategi utama agar respons cepat dan tepat sasaran.
PMI dan masyarakat juga memiliki peran signifikan dalam mendukung pemulihan warga terdampak bencana, termasuk distribusi logistik, air bersih, dan donasi.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dan berbagai pihak berupaya mempercepat pemulihan pascabencana, menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya.
Rekomendasi
