KLH Dorong Perluasan ProKlim untuk Penguatan Aksi Iklim Nasional

KLH Dorong Perluasan ProKlim untuk Penguatan Aksi Iklim Nasional

JAKARTA - Upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia kembali mendapatkan penekanan kuat melalui Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim), yang kini diproyeksikan menjadi gerakan akar rumput berskala lebih luas. 

Alih-alih menempatkan program ini sebagai agenda teknokratis semata, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa masa depan aksi iklim nasional bertumpu pada kekuatan komunitas dan kemampuan daerah untuk menjalankan adaptasi serta mitigasi di tingkat tapak.

Pendekatan ini menjadi sorotan utama KLH ketika lembaga tersebut mempertegas komitmennya memperbanyak lokasi ProKlim sekaligus meningkatkan kualitas implementasinya. Dengan dukungan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga perguruan tinggi, ProKlim diharapkan menjadi model kolaborasi yang menumbuhkan kesadaran sekaligus aksi nyata terhadap ancaman perubahan iklim.

Baca Juga

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan

Dalam pernyataan resminya, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif, menegaskan bahwa penguatan ProKlim merupakan keharusan nasional di tengah meningkatnya risiko iklim. Upaya ini bukan hanya soal memperluas peta lokasi, tetapi memastikan tiap titik memiliki kapasitas dan dukungan teknis yang memadai.

Pemberdayaan Komunitas sebagai Fondasi Aksi Iklim

KLH menilai, keberhasilan aksi iklim tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat yang terorganisasi. Menteri LH/BPLH Hanif menekankan bahwa ProKlim menjadi instrumen penting untuk menunjang komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dan meningkatkan ketahanan iklim.

"Kita harus mempercepat skala dan kualitas ProKlim. Lebih banyak lokasi, dukungan teknis yang kuat dari pemerintah daerah, dan sinergi nyata dengan dunia usaha serta perguruan tinggi. Ketika komunitas diberdayakan, solusi iklim yang adil dan berkelanjutan akan lahir dari akar rumput," ujar Hanif dalam pernyataan di Jakarta.

Ia juga menyoroti bahwa pendekatan berbasis komunitas memungkinkan setiap wilayah merespons tantangan iklim secara kontekstual. Masyarakat desa, kelurahan, hingga perkotaan memiliki kebutuhan yang berbeda, namun seluruhnya dapat memperkuat komitmen nasional melalui inisiatif lokal.

ProKlim sebagai Wujud Komitmen Indonesia di Level Global

Dalam konteks internasional, ProKlim turut menjadi simbol kontribusi Indonesia terhadap agenda global pengendalian perubahan iklim. Hanif mengatakan bahwa apa yang dilakukan komunitas-komunitas lokal sebenarnya menyambut arah kebijakan dunia yang diperkuat dalam konferensi perubahan iklim terbaru.

"Semangat yang lahir dari desa, kelurahan, hingga kota inilah yang menjadi energi besar bagi pencapaian target NDC Indonesia. Arahan global di COP30 menegaskan pentingnya aksi di tingkat tapak dan ProKlim adalah jawaban kita," paparnya.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Indonesia ingin memastikan aksi iklim bukan hanya menjadi agenda pusat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan program.

Perkembangan Pendaftaran ProKlim di Seluruh Indonesia

Hingga penghujung 2025, ProKlim telah menarik ribuan partisipasi dari berbagai daerah. Tercatat sebanyak 1.327 lokasi telah mendaftar melalui Sistem Registri Nasional–Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLH/BPLH. Lokasi-lokasi tersebut mencakup 33 provinsi yang tersebar di ratusan kabupaten dan puluhan kota, menunjukkan betapa antusiasnya wilayah-wilayah di Indonesia dalam mengambil bagian.

Pencapaian ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran publik mengenai urgensi aksi bersama menghadapi perubahan iklim. Pemerintah pun merespons dengan memberikan penghargaan kepada komunitas yang aktif melalui Anugerah ProKlim 2025.

Apresiasi untuk Penggerak Aksi Iklim Lokal

KLH/BPLH memberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi komunitas dan pemerintah daerah dalam menjalankan aksi iklim. Dalam Anugerah ProKlim yang berlangsung di Jakarta, diberikan Trofi ProKlim Lestari dan ProKlim Utama kepada berbagai lokasi yang dinilai mencerminkan praktik keberlanjutan terbaik.

Selain itu, pemerintah daerah juga menerima Apresiasi Pembina ProKlim, menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak terlepas dari peran aktif pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Dukungan mereka memastikan setiap komunitas memiliki akses pendampingan dan fasilitas teknis yang diperlukan.

Tak hanya pemerintah, delapan pelaku usaha dan satu lembaga turut memperoleh Apresiasi Pendukung ProKlim atas keterlibatannya. Kolaborasi lintas sektor dipandang sebagai jalan penting untuk memperluas jangkauan aksi iklim ke masyarakat.

Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pendampingan

Hanif memberi perhatian khusus pada peran pemerintah provinsi dalam mendorong kabupaten dan kota agar lebih aktif mendampingi wilayah binaannya. Ia menegaskan bahwa pendampingan tidak boleh berhenti pada administratif semata, namun harus melibatkan inovasi, edukasi, hingga dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi elemen penting. Dengan kolaborasi yang kuat, aksi iklim pada tingkat tapak diharapkan menjadi lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu.