Panduan Lengkap Cek Desil 2025 Untuk Menerima Bantuan Sosial
JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah memastikan bantuan sosial tepat sasaran, kategori desil menjadi salah satu indikator utama.
Banyak masyarakat ingin mengetahui cara cek desil 2025, karena status ini menentukan apakah mereka berhak menerima program bantuan seperti PKH, BPNT/Program Sembako, hingga PBI-JK. Dengan mengetahui kategori desil, masyarakat dapat memastikan hak mereka diterima dengan benar dan tidak salah informasi.
Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil 1 hingga desil 10, menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara efisien.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
Kategori Desil dan Artinya
Desil 1: 10 persen masyarakat termiskin (miskin ekstrem)
Desil 2: Miskin
Desil 3: Hampir miskin
Desil 4: Rentan miskin
Desil 5: Pas-pasan, mendekati kelas menengah
Desil 6–10: Kelompok menengah ke atas, bukan prioritas penerima bansos
Melalui sistem ini, bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, membantu mereka yang paling membutuhkan. Penting diketahui, fitur menurunkan desil secara mandiri di aplikasi Cek Bansos tidak tersedia. Status desil ditentukan oleh data resmi Kemensos dan tidak dapat diubah oleh pengguna.
Pengaruh Desil terhadap Penerimaan Bantuan
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025, kategori desil menentukan jenis bantuan yang diterima:
Desil 1–4: Berhak menerima PKH
Desil 1–5: Berhak menerima BPNT/Program Sembako
Desil 1–5: Berhak menerima PBI-JK (iuran BPJS Kesehatan dibayarkan pemerintah)
Desil 1–5: Berpotensi menerima bantuan ATENSI
Masyarakat dengan desil di atas 5 umumnya tidak menjadi prioritas, meskipun keputusan akhir tetap melalui verifikasi lapangan. Beberapa daerah juga menggunakan kategori desil untuk jalur afirmasi pendidikan.
Kondisi yang Membatalkan Hak Menerima Bantuan
Meski masuk desil penerima, seseorang bisa dinyatakan tidak layak menerima bansos jika:
Alamat tidak ditemukan
Data tidak valid atau belum terverifikasi
Penerima meninggal dunia
Berstatus ASN, TNI, Polri, pejabat negara, atau pegawai BUMN/BUMDA
Kebijakan ini diterapkan agar bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Cara Cek Desil 2025 Secara Online
Ada dua cara resmi untuk mengecek desil: melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos.
1. Cek melalui situs Kemensos
Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
Masukkan nama lengkap sesuai KTP
Isi kode captcha
Klik “Cari Data”
Sistem akan menampilkan informasi bansos yang diterima, status pencairan, dan kategori desil.
2. Cek melalui aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
Buka aplikasi dan login dengan akun terdaftar
Jika belum punya akun, pilih “Buat Akun Baru” dengan unggah nomor KK, NIK, foto KTP, dan swafoto
Setelah akun aktif, login kembali dan masuk menu Profil
Di bagian ini, kategori desil beserta data keluarga akan terlihat. Untuk status penerimaan bansos (PKH, BPNT, PBI-JK), pilih menu Cek Bansos dan isi data sesuai wilayah.
Manfaat Rutin Mengecek Desil
Dengan melakukan pengecekan rutin, masyarakat dapat memastikan:
Status penerima bansos tetap akurat
Tidak terjadi informasi keliru terkait bantuan yang diterima
Bisa merencanakan kebutuhan rumah tangga berdasarkan bantuan yang sah
Desil adalah kunci penentuan hak masyarakat dalam menerima bantuan sosial dari Kemensos. Memahami kategori desil dan cara mengeceknya memungkinkan penerima bansos tetap mendapat bantuan yang tepat.
Sistem desil juga membantu pemerintah menyalurkan dana secara efisien, memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan.
Melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat mengetahui status desil secara cepat dan akurat. Dengan informasi ini, penerima bansos dapat mengantisipasi pencairan, memastikan data valid, dan menghindari kesalahan informasi.
Memahami desil bukan hanya soal mengecek angka, tapi juga memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi
