OECD Nilai Prospek Ekonomi Indonesia Tetap Stabil ke Depan
JAKARTA - Dalam suasana ekonomi global yang sarat tekanan, evaluasi lembaga internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sangat penting.
Laporan mereka menjadi acuan utama untuk memahami ketahanan ekonomi suatu negara. Indonesia termasuk negara yang mendapat sorotan positif meskipun tantangan eksternal semakin besar. Laporan terbaru OECD menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih cukup kuat untuk bertahan dan tumbuh dalam ritme yang stabil.
OECD memperkirakan perekonomian Indonesia akan bertumbuh sebesar 5% pada tahun 2025 dan 2026. Pertumbuhan tersebut kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 5,1% pada tahun 2027.
Baca JugaRPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional
Proyeksi terbaru ini merupakan revisi ke atas dari laporan sebelumnya pada September 2025, di mana lembaga itu memperkirakan pertumbuhan Indonesia hanya 4,9% untuk kedua tahun tersebut. Revisi tersebut mencerminkan persepsi yang lebih optimistis terhadap daya dorong ekonomi domestik.
Perbandingan Target Nasional dan Proyeksi Internasional
Meskipun angka proyeksi OECD membaik, lembaga internasional ini masih memberikan prediksi yang lebih rendah dibandingkan target pemerintah.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan mencapai 5,2%, sedangkan untuk 2026 ditetapkan lebih tinggi lagi yakni 5,4%.
Perbedaan angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki keyakinan lebih besar terhadap potensi ekonomi domestik, sementara OECD menggunakan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan faktor global.
Kendati di bawah target APBN, OECD menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan tersebut tetap positif.
“Inflasi yang rendah dan kondisi keuangan yang membaik akan memacu konsumsi dan investasi swasta,” mengutip laporan OECD Economic Outlook.
Pada saat negara-negara lain masih berjuang menghadapi tekanan inflasi tinggi, posisi Indonesia yang relatif stabil memberikan daya tarik tersendiri bagi pelaku ekonomi.
Tantangan Ekspor dan Risiko Geopolitik Global
Walaupun permintaan domestik dinilai masih dapat menjaga momentum pertumbuhan, OECD memberikan catatan penting mengenai pelemahan ekspor.
Dalam laporan tersebut, lembaga ini menggarisbawahi bahwa perlambatan pertumbuhan ekspor di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global berpotensi membebani aktivitas ekonomi.
Ketegangan geopolitik yang kian kompleks membuat pasar global tidak mudah diprediksi, dan hal ini dapat mempengaruhi sektor ekspor Indonesia terutama pada komoditas yang selama ini menjadi penopang neraca perdagangan.
Selain itu, OECD mencatat bahwa defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar sedikit. Risiko penurunan harga komoditas secara lebih dalam dapat memperburuk defisit tersebut karena akan mengurangi pendapatan ekspor.
Sebagai negara yang masih bergantung pada ekspor komoditas, sensitivitas ekonomi Indonesia terhadap perubahan harga global masih cukup tinggi.
Dinamika Inflasi: Stabil di 2025, Meningkat Bertahap Hingga 2027
Salah satu indikator yang mendapat penekanan dalam laporan OECD adalah inflasi. Lembaga ini memperkirakan inflasi Indonesia akan turun menjadi 1,9% pada 2025, dipengaruhi oleh tekanan permintaan yang rendah serta harga energi yang menurun.
Kondisi ini memberikan ruang bagi rumah tangga untuk menjaga daya beli dan bagi investor untuk berinvestasi dengan risiko yang lebih terukur.
Namun, inflasi diperkirakan meningkat menjadi 3,1% pada tahun 2026 dan kembali naik menjadi 3,2% pada tahun 2027. Kenaikan ini dipicu oleh normalisasi harga energi global serta depresiasi mata uang sejak awal tahun yang perlahan memengaruhi biaya barang domestik. M
eski meningkat, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam kisaran target bank sentral yakni 1,5%-3,5%. Seperti disampaikan OECD, “Dengan inflasi yang berada dalam kisaran target bank sentral 1,5%-3,5% dan pertumbuhan yang berada di sekitar tren,” menunjukkan bahwa stabilitas harga masih tetap terjaga.
Arah Kebijakan Moneter dan Ruang Pelonggaran
Dalam konteks kebijakan moneter, OECD memperkirakan bahwa tahun-tahun mendatang akan memberikan ruang bagi pelonggaran suku bunga.
Dengan inflasi yang terkendali dan pertumbuhan yang berada dalam jalur tren jangka panjang, Bank Indonesia kemungkinan akan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengatur kebijakan suku bunga agar mendukung pembiayaan dan investasi.
Pelonggaran semacam ini dapat memberikan dorongan tambahan bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kebijakan moneter yang lebih akomodatif juga dipandang mampu meredam tekanan ekonomi eksternal, terutama yang berasal dari perubahan kondisi keuangan global. Dalam situasi pasar modal dunia yang sering berfluktuasi, kebijakan domestik yang stabil menjadi penyeimbang penting dalam menjaga arus investasi.
Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Prioritas Belanja Negara
Selain kebijakan moneter, arah kebijakan fiskal juga menjadi sorotan. OECD memproyeksikan bahwa kebijakan fiskal pada 2025 akan cukup ekspansif. Hal ini dikarenakan peningkatan belanja negara yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis serta pembentukan dana kekayaan negara yang baru.
Meskipun sebagian kebutuhan pendanaannya akan diambil dari pemotongan anggaran sektor lain, langkah ini tetap dianggap memberikan suntikan tambahan terhadap aktivitas ekonomi domestik.
Memasuki 2026 dan 2027, kebijakan fiskal diprediksi kembali ke posisi netral. Artinya, belanja negara tidak lagi meningkat secara agresif, melainkan berada dalam level yang mendukung stabilitas tanpa memperbesar defisit.
Kebijakan fiskal semacam ini dapat menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang sambil tetap memberikan dukungan yang diperlukan terhadap prioritas pembangunan nasional.
Tata Kelola dan Efisiensi Belanja Publik Menjadi Fokus OECD
Dalam rekomendasinya, OECD juga menekankan pentingnya meningkatkan efisiensi belanja publik. Lembaga ini menilai bahwa penargetan tunjangan sosial untuk rumah tangga rentan perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Pendekatan yang lebih terarah diyakini dapat memberikan dampak langsung yang lebih besar terhadap pengurangan kerentanan sosial.
OECD juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola investasi publik. Mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi, seluruh proses dinilai perlu diperbaiki agar belanja infrastruktur dapat menghasilkan dampak pertumbuhan yang optimal.
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, efisiensi belanja infrastruktur menjadi kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.
Menyongsong Pertumbuhan Stabil dengan Fundamental yang Terjaga
Secara keseluruhan, laporan OECD mencerminkan pandangan bahwa ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang relatif stabil meski menghadapi berbagai tantangan eksternal.
Dengan proyeksi pertumbuhan yang konsisten, inflasi yang terkendali, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan untuk menjaga momentum, fondasi ekonomi domestik dinilai cukup solid.
Namun, risiko dari luar negeri seperti perlambatan perdagangan global dan fluktuasi harga komoditas tetap harus diantisipasi. Penguatan tata kelola belanja publik dan penajaman kebijakan sosial sebagaimana disarankan OECD dapat memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.
Dengan memaksimalkan potensi domestik dan bijak mengelola risiko global, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan arah pertumbuhan yang berkelanjutan.
Rekomendasi
