PKS Perkuat Respons Bencana Sumatera Lewat Satgas Siaga Nasional
JAKARTA - Upaya penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi fokus utama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui langkah-langkah terkoordinasi dan terukur.
Alih-alih hanya menyoroti besarnya dampak bencana, PKS memilih mengambil peran langsung dengan menghadirkan Satuan Tugas (Satgas) Siaga Bencana untuk memperkuat mobilisasi bantuan dan relawan kemanusiaan. Pendekatan ini menjadi sorotan karena menempatkan struktur partai sebagai garda terdepan dalam memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, akuntabel, dan menyentuh masyarakat yang terdampak.
Satgas Siaga Bencana ini dibentuk untuk menangani krisis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Instruksi Presiden PKS Nomor 05/D/INP/PRES-PKS/2025 yang ditetapkan pada 2 Desember 2025, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Muhammad Kholid sebagai pemimpin komando penanganan bencana tersebut, sekaligus memastikan koordinasi bantuan berjalan terpusat.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
"Kepada Satgas Siaga Bencana DPP PKS di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP PKS agar terus bergerak memimpin dan memobilisasi secara nasional pengerahan bantuan dan relawan kemanusiaan," ujar Al Muzzammil.
Penugasan Langsung untuk Memastikan Respons di Lapangan
Untuk memastikan efektivitas penanganan, pimpinan PKS di tingkat pusat tidak hanya mengeluarkan kebijakan administratif, tetapi juga mempertegas komitmen dengan turun langsung ke lokasi bencana. Presiden PKS menugaskan Sekjen DPP PKS untuk menuju Sumatera Barat dan Sumatera Utara guna memimpin koordinasi lapangan.
"Saya tugaskan Sekjen untuk langsung bertolak ke lokasi bencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI ditugaskan untuk memimpin peninjauan dan koordinasi bantuan langsung di Aceh," ujarnya.
Penempatan langsung para pimpinan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh alur bantuan, mulai dari distribusi logistik, mobilisasi relawan, hingga pemetaan kebutuhan korban dapat berjalan optimal.
Kebijakan Pemotongan Gaji Sebagai Wujud Solidaritas
Selain pembentukan Satgas, PKS juga mengambil langkah konkret berupa penerbitan instruksi pemotongan gaji bagi pejabat publik dari PKS di seluruh tingkatan. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk anggota DPR RI, tetapi juga anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, hingga kepala daerah dari PKS. Dana yang terkumpul dari pemotongan gaji ini dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan.
"Duka saudara kita yang terdampak bencana masih terasa, bantuan kemanusiaan masih sangat diperlukan. Ini adalah wujud tanggung jawab moral dan politik PKS dalam melayani rakyat," kata Al Muzzammil.
Ia menegaskan seluruh aktivitas bantuan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip respons cepat, ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa semua dukungan yang digerakkan PKS benar-benar sampai kepada para korban.
Peran DPW PKS untuk Mobilisasi Relawan dan Bantuan
Seluruh struktur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS di Indonesia diminta segera berkoordinasi untuk mempercepat penggalangan dan penyaluran bantuan. DPW yang berada di daerah tidak terdampak diberikan tugas tambahan untuk menyiapkan Relawan Kemanusiaan yang akan dikirimkan ke wilayah yang membutuhkan.
Langkah ini diharapkan memperkuat proses pemulihan pasca bencana, karena semakin banyak personel yang dapat membantu kebutuhan mendesak masyarakat seperti distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga pendataan kerusakan.
Pemerintah Mulai Persiapkan Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Di sisi lain, pemerintah pusat juga mulai mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai rangkaian pemulihan kehidupan masyarakat terdampak banjir di Sumatera. Target pelaksanaan pemulihan awal ditetapkan dalam kurun waktu 100 hari, sementara pembangunan menyeluruh direncanakan dalam timeline satu tahun.
"Fase rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno.
Menurutnya, seluruh proses rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kesiapan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan dasar, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Arahan Presiden untuk Memperkuat Penanganan Bencana
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar seluruh upaya penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mengedepankan kesiapan anggaran serta ketepatan respons. Bila diperlukan, Presiden memerintahkan penambahan anggaran penanganan bencana guna memastikan proses pemulihan dapat berjalan tanpa hambatan.
Sesuai arahan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa negara harus hadir membantu masyarakat untuk bangkit dari situasi sulit akibat bencana.
Dengan hadirnya Satgas Siaga Bencana PKS, dukungan relawan, serta kolaborasi bersama pemerintah, penanganan bencana di Sumatera diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan merata. Pendekatan kolektif ini juga mempertegas pentingnya sinergi antar lembaga dalam memastikan masyarakat terdampak dapat segera memulai kembali aktivitas kehidupan mereka.
Rekomendasi
