Pertumbuhan Penduduk RI Setara Singapura, Rosan Minta Dukungan Kadin
JAKARTA - Dalam forum yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani menekankan pentingnya kolaborasi menghadapi realitas demografis Indonesia.
Alih-alih memulai paparannya dengan capaian investasi atau target ekonomi, Rosan memilih menyoroti persoalan mendasar yang kini menjadi tantangan nasional: tingginya angka kelahiran yang terus menekan kebutuhan terhadap lapangan kerja baru. Dengan pendekatan ini, isu populasi menjadi pintu masuk untuk menjelaskan urgensi kerja sama pemerintah dan dunia usaha.
Rosan menjelaskan bahwa Indonesia setiap tahunnya bertambah sekitar dua juta penduduk baru. Dalam hitungan tiga tahun, jumlah itu setara dengan populasi Singapura. Ia menyampaikan gambaran tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa, 2 Desember 2025.
Baca JugaRPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional
Lewat penyampaian itu, Rosan menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen konkret dari para pelaku usaha yang menjadi bagian dari Kadin.
“PR kita paling utama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap tahunnya kita producing babies kurang lebih 2 juta orang. Jadi, setiap tiga tahun kita producing satu Singapura, saya sering bilang gitu,” ujarnya dalam forum tersebut. Menurut dia, peluang dan tantangan ini harus dijawab dengan peningkatan investasi, yang selama ini menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Investasi Menjadi Motor Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam penjelasannya, Rosan menegaskan bahwa peran penanaman modal sangat vital, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Bahkan, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi sekitar 29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Data realisasi investasi pada 2025 juga menunjukkan kinerja yang signifikan. Hingga kuartal III/2025, nilai realisasi investasi telah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.
Porsi PMDN berada di kisaran Rp789,7 triliun atau 55,1 persen, sedangkan PMA menyumbang Rp644,6 triliun atau 44,9 persen. Realisasi tersebut telah menyerap sekitar 1,95 juta tenaga kerja. Dengan capaian tersebut, Rosan optimistis target investasi tahun ini akan tercapai, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja sejalan dengan kenaikan kebutuhan di masa depan.
“Kelihatannya akhir tahun ini target Rp1.900 triliun lebih insyaallah kami bisa capai dan ini menimbulkan penciptaan lapangan kerja kurang lebih 2 juta orang lebih ke depannya,” ucapnya. Ia juga memaparkan bahwa target investasi pada 2025–2029 semakin besar karena menjadi penopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Arah Kebijakan Investasi Jangka Menengah
Rosan menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan target investasi jangka menengah untuk periode 2024–2029. Target tersebut ditujukan untuk menopang percepatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan tersedianya lapangan kerja baru bagi populasi yang terus meningkat. Menurut dia, target yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas mencapai Rp13.032,8 triliun selama lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia memerinci proyeksi tahunan yang telah disusun pemerintah, mulai dari target 2024 hingga 2029. Meski rincian tahunan sudah ditetapkan, Rosan menegaskan bahwa pencapaiannya sangat bergantung pada kemudahan berusaha, kepastian regulasi, serta kecepatan pelaksanaan proyek di sektor-sektor unggulan. Ia juga menekankan bahwa investasi adalah ujung tombak pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap jutaan penduduk baru setiap tahunnya.
Seruan Pemerintah untuk Kadin dalam Menyerap Lulusan Baru
Tantangan ketenagakerjaan bukan hanya berasal dari angka kelahiran, tetapi juga dari lulusan perguruan tinggi yang bertambah setiap tahun. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perlunya dunia usaha lebih terbuka terhadap lulusan baru yang selama ini sulit terserap karena banyak lowongan mensyaratkan pengalaman kerja.
“Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau bapak-bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun, 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan,” ujarnya. Pernyataan itu sekaligus menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih inklusif bagi tenaga kerja pemula.
Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah mendorong program magang nasional bagi lulusan baru. Program tersebut berlangsung selama enam bulan, dengan peserta menerima gaji sesuai upah regional. Pada 2025, kuota peserta ditetapkan sebanyak 100.000 orang, dan pemerintah berencana membuka kuota serupa pada 2026. Airlangga berharap dunia usaha, khususnya Kadin, membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda yang sedang mencari pengalaman kerja formal.
“Mohon Kadin menerima anak-anak terbaik dan ini adalah Generasi Z, beri mereka kesempatan untuk bekerja,” ujarnya.
Kolaborasi Sebagai Kunci Menghadapi Tantangan Demografis
Pesan utama yang disampaikan dua menteri tersebut menunjukkan bahwa isu kependudukan, ketenagakerjaan, dan investasi kini saling berkaitan erat. Ledakan penduduk, khususnya dari sisi kelahiran serta lulusan sarjana yang terus meningkat, menuntut kehadiran sektor usaha sebagai mitra strategis. Dalam pandangan pemerintah, investasi tidak hanya menjadi alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga solusi untuk menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.
Melalui forum Rapimnas Kadin 2025, pemerintah menegaskan kembali perlunya kolaborasi antara regulasi pemerintah, kapasitas dunia usaha, dan kesiapan tenaga kerja nasional. Dengan dorongan investasi yang konsisten, terbukanya akses bagi lulusan baru, serta kesadaran terhadap dinamika demografis, tantangan ekonomi di masa mendatang diharapkan dapat dikelola secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Rekomendasi
