KKP Percepat Pemulihan Tambak Udang Demi Menjaga Stabilitas Nasional

KKP Percepat Pemulihan Tambak Udang Demi Menjaga Stabilitas Nasional

JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memulihkan sektor perikanan kembali mendapat sorotan setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggerakkan langkah cepat untuk mempercepat pemulihan tambak udang yang terdampak banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera.

Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya merusak permukiman serta infrastruktur dasar, tetapi juga melumpuhkan tambak-tambak udang yang selama ini menjadi penopang utama rantai pasok udang nasional. Melihat pentingnya peran wilayah pesisir tersebut, KKP menegaskan komitmennya untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat agar pasokan udang tetap terjaga dan industri tidak mengalami gangguan berkepanjangan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekaligus Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatera, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa daerah terdampak merupakan wilayah sentra produksi yang mengalami kerusakan parah. Ia menyampaikan bahwa sektor budidaya udang di kawasan tersebut mengalami kerugian besar karena tambak rata dengan tanah setelah banjir bandang dan longsor. 

Baca Juga

RPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional

“Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya. Satgas KKP kerja cepat agar pemulihan rantai produksi bisa segera dilakukan,” ujar Pung dalam kegiatan pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Jakarta, Rabu.

Satgas KKP Gerakkan Armada Udara dan Laut untuk Bantu Pemulihan

Untuk menjawab situasi darurat di lapangan, Satgas KKP mengerahkan armada laut dan udara sejak awal Desember. Armada yang diturunkan termasuk kapal pengawas serta satu pesawat patroli yang berfungsi mengangkut bantuan menuju lokasi-lokasi yang masih terisolasi akibat bencana. Langkah ini tidak hanya bertujuan memberikan bantuan logistik, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat pesisir yang terdampak memiliki akses terhadap sumber daya pemulihan ekonomi.

Pung menjelaskan bahwa sejak 2 Desember, bantuan sudah dikirimkan ke beberapa wilayah dengan fokus utama Aceh yang mengalami kerusakan signifikan pada fasilitas budidaya. Pengiriman bantuan ini juga menjadi bagian dari strategi untuk menstabilkan kembali produksi udang nasional yang sempat terganggu akibat bencana tersebut.

Pendirian Posko Terpadu dan Penyaluran Logistik untuk Warga

Pada tahap awal, KKP mendirikan posko terpadu dan menyalurkan sedikitnya 10 ton bantuan logistik ke Lhokseumawe. Bantuan ini meliputi kebutuhan pokok yang dianggap mendesak bagi masyarakat setempat. Selain itu, dapur umum juga disiapkan bersama pemerintah daerah dan relawan untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Bantuan logistik tidak hanya dilakukan sekali. Sebelumnya, KKP juga telah mengirimkan 10.000 kaleng ikan olahan serta kebutuhan pokok lainnya ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui kapal patroli dan pesawat pengawasan. Upaya ini membuktikan bahwa pemerintah bergerak serius dalam menangani dampak kerusakan fasilitas budidaya serta memastikan kebutuhan masyarakat pesisir terpenuhi.

Dampak Bencana pada Sektor Budidaya Udang dan Mata Pencaharian

Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera memberikan dampak panjang bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari tambak udang. Selain menghancurkan infrastruktur tambak, bencana juga mengganggu rantai pasok udang yang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir memberikan tekanan ekonomi yang signifikan, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi penggerak utama produksi udang nasional.

Situasi tersebut menjadi perhatian utama KKP yang terus menghimpun donasi dari berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan. Bantuan tidak hanya berupa logistik, tetapi juga dukungan teknis untuk memastikan tambak dapat kembali beroperasi dan rantai pasok bisa pulih secara berkelanjutan.

Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Efektivitas Pemulihan

Menurut Pung, pemulihan ekonomi masyarakat pesisir tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, Satgas KKP bekerja sama dengan TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, serta unit pelaksana teknis KKP untuk mempercepat pemulihan yang bersifat terukur. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada pihak yang paling membutuhkan.

“Kami terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan di lapangan, dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak,” ujar Pung.

Dukungan Pemerintah untuk Pemulihan Usaha Perikanan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendampingi proses pemulihan usaha perikanan di Sumatera. Ia menyampaikan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga pemulihannya perlu menjadi prioritas. Zulkifli menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pakaian dan air bersih, sehingga pemerintah menggerakkan bantuan dalam jumlah besar untuk meringankan beban warga.

“Selain sembako, yang mendesak adalah pakaian dan air bersih. Pemerintah menggerakkan bantuan besar-besaran untuk meringankan beban masyarakat, termasuk yang menggantungkan hidupnya pada tambak udang,” ujarnya.