Zulhas Sebut Indonesia Berpeluang Raup Rp60 Triliun dari Suplai Haji
JAKARTA - Potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah selama ini kerap dipahami sebatas biaya perjalanan yang harus dibayar jamaah. Namun pemerintah kini memandang bahwa peluang terbesar justru datang dari rantai pasok pendukung, khususnya penyediaan makanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang meraup nilai ekonomi hingga Rp60 triliun per tahun jika mampu masuk sebagai pemasok utama kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk kelompok kerja khusus untuk menggarap sektor penyediaan makanan. Langkah ini berangkat dari kenyataan bahwa kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah sangat besar dan selama bertahun-tahun lebih banyak dipenuhi oleh negara lain.
Baca JugaRPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional
Dengan jumlah jamaah haji Indonesia mencapai 221 ribu orang per tahun dan jamaah umrah lebih dari 1,7 juta orang, potensi perputaran uang yang selama ini terjadi di luar negeri sesungguhnya bisa ditarik kembali agar memberi manfaat bagi industri pangan nasional.
"Untuk makanan saja, kita punya 221 ribu haji dan 1,7 juta pelaku ibadah umrah. Nilainya bisa mencapai Rp50 triliun–Rp60 triliun. Nah ini sekarang, sebagian besar itu disuplai oleh negara lain. Ini akan kita coba bagaimana agar kita bisa mensuplai," ujar Zulhas.
Fokus Pemerintah pada Perubahan Arah Perputaran Dana
Selama ini, dana konsumsi jamaah haji dan umrah yang mencapai puluhan triliun rupiah sepenuhnya berputar di luar negeri, terutama di Arab Saudi. Zulhas mengatakan bahwa hal tersebut membuat peluang ekonomi besar tidak terserap oleh pelaku usaha Indonesia. Jika Indonesia dapat mengalihkan sebagian rantai pasok ke dalam negeri, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh pelaku industri makanan, UMKM, hingga sektor logistik.
Menurut Zulhas, perputaran dana yang selama ini meninggalkan Indonesia dapat kembali masuk ke dalam negeri jika produk makanan Indonesia mampu memenuhi standar dan kapasitas kebutuhan. Dengan demikian, peluang ini tidak hanya memperbesar nilai ekspor, tetapi juga memberikan efek pengganda bagi ekonomi nasional.
Selain itu, upaya menyuplai makanan dari Indonesia juga berpotensi menekan biaya haji. Ia mencontohkan bahwa harga makanan di Arab Saudi yang mencapai sekitar 2 dolar AS dapat ditekan menjadi 1,8 dolar AS jika diambil dari pemasok Indonesia. “Kan uangnya ini kan, masuk ke sana tuh. Nah kalau ini (suplai dari Indonesia), masuk ke sini. Kalau di sana harganya 2 dolar AS, di sini mungkin 1,8 dolar AS, bisa lebih murah kan berarti ongkosnya,” jelasnya.
Langkah Sistematis Menyambut Permintaan Global Jamaah
Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah teknis agar Indonesia dapat segera mulai memasok sebagian kebutuhan makanan jamaah. Kapasitas industri pangan dalam negeri dinilai cukup untuk masuk ke pasar tersebut, meskipun perlu ada penyesuaian standar dan peningkatan volume produksi. Upaya ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui skema bertahap yang mengutamakan kemampuan setiap sektor industri.
Kerja besar ini juga melibatkan instansi lintas sektor. Pada Oktober 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memperluas ekspor produk Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi. Kerja sama ini menjadi strategi memperkuat ekspor sekaligus memperluas pasar bagi produk pangan nasional.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag akan membantu mencarikan suplier yang berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jamaah di Arab Saudi.
"Kita nanti membantu mencarikan suplier, suplier dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang siap untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan jamaah di sana," ujar Budi.
Pasar Ibadah yang Sangat Besar untuk Produk Indonesia
Jumlah jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari dua juta orang per tahun menciptakan pasar yang sangat potensial bagi produk Indonesia. Tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga bumbu, perlengkapan ibadah, hingga produk kebutuhan harian jamaah.
Dalam paparannya, Budi menegaskan bahwa peluang ini tidak hanya datang dari jamaah Indonesia saja, melainkan juga jamaah dari negara lain yang bisa menggunakan produk-produk buatan Indonesia.
Pasar ini, menurut pemerintah, dapat menjadi gerbang ekspansi yang lebih luas bagi produk lokal. Selain meningkatkan ekspor, keterlibatan Indonesia dalam rantai suplai makanan dan perlengkapan ibadah dapat memperkuat daya saing industri nasional di kawasan Timur Tengah. Untuk itu, langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah diarahkan untuk memastikan bahwa pelaku industri memiliki akses informasi, dukungan logistik, serta pendampingan dalam memenuhi standar internasional.
Dampak Ekonomi bagi Pelaku Usaha Nasional
Jika Indonesia mampu masuk ke pasar suplai makanan jamaah haji dan umrah dalam skala besar, maka manfaat yang timbul dapat menyentuh sektor-sektor strategis, mulai dari pertanian, pengolahan pangan, manufaktur, hingga ekspor. Pelaku UMKM pangan juga berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok, asalkan mampu memenuhi standar mutu dan sertifikasi.
Dengan potensi perputaran dana hingga Rp60 triliun per tahun, pemerintah melihat kerja sama dengan BPKH dan Arab Saudi sebagai langkah konkret untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi ibadah haji dan umrah juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam memperkuat industri pangan nasional dan meningkatkan kapasitas ekspor.
Dalam perspektif lebih luas, upaya ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah tidak hanya menjadi urusan religius, tetapi juga membuka ruang bagi potensi ekonomi besar yang dapat dioptimalkan. Pemerintah berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok makanan jamaah dapat membantu menggerakkan roda ekonomi nasional sambil memperkuat hubungan perdagangan dengan Arab Saudi dan negara-negara lain.
Rekomendasi
