Hilirisasi Kelapa Harus Didukung Penguatan Hulu Supaya Pasokan Tetap Aman
JAKARTA - Ketika pemerintah semakin menggenjot pembangunan industri hilir kelapa, para petani di berbagai daerah mulai menyoroti satu hal mendasar yang mereka anggap sebagai kunci keberlanjutan: ketersediaan bahan baku.
Meski hilirisasi diyakini membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja, pelaku di tingkat hulu mengingatkan bahwa langkah tersebut baru dapat berjalan optimal jika fondasi produksi kelapa rakyat diperkuat secara serius dan menyeluruh.
Hilirisasi Kelapa Meningkat, Petani Minta Hulu Tidak Diabaikan
Baca JugaRPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional
Dorongan pemerintah untuk mempercepat hilirisasi komoditas kelapa dalam beberapa tahun terakhir menjadi angin segar bagi sektor perkebunan nasional. Kebijakan ini dipandang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing Indonesia di pasar global.
Produk turunan kelapa seperti minyak, santan, arang aktif, serat kelapa, hingga makanan dan minuman bernilai tinggi kini masuk dalam prioritas pengembangan industri.
Namun bagi Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo), kebijakan hilirisasi tidak boleh berdiri sendiri tanpa memperhatikan urusan hulu.
Organisasi ini, yang beranggotakan petani dari berbagai daerah sentra produksi, menegaskan bahwa pasokan bahan baku adalah fondasi utama yang menentukan keberhasilan hilirisasi. Jika pasokan kelapa terganggu, tidak hanya industri yang terkena dampaknya, tetapi juga kesejahteraan petani itu sendiri.
Perpekindo menegaskan komitmennya mendukung penuh agenda hilirisasi kelapa nasional. Mereka menilai hilirisasi dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan serta membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.
Namun mereka juga menekankan bahwa implementasi kebijakan harus dilakukan dengan perhitungan matang, terutama terkait dampaknya terhadap harga kelapa di tingkat petani.
Stabilitas Harga Petani Bergantung pada Akses Pasar Ekspor
Wakil Ketua Umum DPN Perpekindo, Muhammad Asri Lambo, memberikan perhatian khusus terhadap wacana pembatasan ekspor kelapa bulat.
Menurutnya, selama ini ekspor memegang peran besar dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Dengan adanya pasar ekspor, kelebihan pasokan dapat terserap sehingga harga tidak jatuh drastis.
Ia menegaskan bahwa meskipun hilirisasi adalah langkah penting, ekspor kelapa bulat tidak boleh dihilangkan begitu saja.
“Kami mendukung hilirisasi. Namun ekspor kelapa bulat juga perlu dipertahankan untuk menjaga stabilitas harga kelapa petani,” ujarnya.
Menurut Asri, pembatasan ekspor justru dapat menimbulkan gejolak harga jika kapasitas industri dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi petani. Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar, sebab produksi kelapa nasional cukup melimpah, sementara kapasitas industri pengolahan di beberapa daerah masih terbatas.
“Pembatasan akan mengancam stabilitas harga jika industri belum mampu membeli kelapa petani dengan harga baik maupun menyerap produksi yang sangat besar,” tegasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor kelapa bulat memang terus meningkat. Namun peningkatan ini tidak otomatis dimaknai sebagai ancaman bagi hilirisasi. Perpekindo melihat ekspor sebagai bagian dari keseimbangan pasar yang memastikan petani tetap mendapatkan harga layak sambil industri hilir terus bertumbuh.
Penguatan Hulu Menjadi Syarat Mutlak Keberlanjutan Pasokan
Selain memperjuangkan agar akses ekspor tetap terbuka, Perpekindo menilai bahwa pembangunan hulu harus menjadi prioritas pemerintah. Tanpa pasokan bahan baku yang kuat, konsisten, dan berkualitas, hilirisasi berpotensi tersendat di tengah jalan.
Menurut Asri, banyak kebun kelapa di Indonesia kini berusia tua dan produktivitasnya menurun secara signifikan. Sementara itu, pembukaan lahan baru dan peremajaan tanaman tidak berjalan secepat kebutuhan industri.
Karena itu, Perpekindo menilai diperlukan sejumlah langkah konkret, antara lain:
Pembukaan lahan kelapa baru untuk meningkatkan total produksi nasional.
Renovasi kebun rakyat, terutama yang telah menurun kualitasnya akibat penuaan pohon.
Peremajaan tanaman kelapa secara massal agar produktivitas meningkat dalam jangka panjang.
Langkah-langkah ini dianggap penting untuk menjamin keberlanjutan suplai bahan baku dan mencegah kesenjangan antara permintaan industri dan produksi petani.
Usulan Kebijakan: Industri Wajib Punya Kebun Inti
Salah satu usulan penting yang disampaikan Perpekindo adalah kewajiban bagi industri pengolahan kelapa untuk memiliki kebun inti minimal 50% dari total kebutuhan bahan bakunya. Usulan ini didasarkan atas kekhawatiran bahwa industri akan terlalu bergantung pada petani rakyat.
Ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan masalah ketika terjadi penurunan produksi akibat cuaca, hama, atau siklus panen. Selain itu, apabila harga kelapa naik, industri dapat menekan petani untuk menjual lebih murah karena tidak memiliki cadangan bahan baku sendiri.
Dengan adanya kebun inti, industri memiliki sumber bahan baku mandiri dan tidak sepenuhnya membebani petani. Kebijakan ini juga memberikan waktu bagi petani untuk meningkatkan kapasitas kebunnya tanpa tekanan dari industri yang membutuhkan pasokan besar secara terus-menerus.
Asri menegaskan bahwa hilirisasi yang berkelanjutan adalah hilirisasi yang berjalan seiring dengan kesiapan hulu dan hilir. Industri tidak boleh hanya dibangun dari sisi pabrik dan teknologi, tetapi juga dari ketersediaan bahan baku.
“Aspek kesiapan industri hilir – teknologi, kapasitas serapan, hingga model bisnis – harus matang sebelum petani diarahkan bergantung penuh pada industri pengolahan,” ujarnya.
Keseimbangan Kepentingan Menjadi Kunci Ekosistem Kelapa Nasional
Perpekindo menilai bahwa pembangunan industri hilir kelapa perlu dilakukan dengan strategi seimbang yang memastikan bahwa petani tetap menjadi bagian integral dalam mata rantai nilai. Hilirisasi tidak boleh menjadi kebijakan yang menguntungkan satu pihak saja.
Keberlanjutan ekosistem kelapa nasional bergantung pada:
Kesejahteraan petani, yang menjadi produsen utama.
Ketersediaan pasokan bahan baku, yang menopang industri.
Kepastian pasar, baik domestik maupun ekspor.
Kesiapan industri hilir, dari teknologi hingga kapasitas produksi.
Tanpa keseimbangan itu, hilirisasi justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Asri menutup pernyataannya dengan mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya menjaga ekosistem kelapa secara holistik.
Menurutnya, hilirisasi hanya akan memberikan manfaat ekonomi maksimal apabila dilakukan dengan tetap melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pilar utama produksi.
Rekomendasi
