KKP Pastikan Ekonomi Biru Mempermudah Aktivitas Nelayan Kecil di Pesisir
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa ekonomi biru bukan sekadar konsep pembangunan, melainkan strategi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Melalui kebijakan ini, aktivitas melaut menjadi lebih mudah diakses, sumber daya laut tetap lestari, dan keuntungan ekonomi dari laut dapat dinikmati secara adil. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara ekologi, sosial, dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, fokus utama dari ekonomi biru adalah mendukung nelayan kecil agar mereka bisa tetap produktif tanpa merusak lingkungan.
Baca JugaRPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional
Ia menjelaskan bahwa dari lima kebijakan ekonomi biru yang diterapkan, dua langsung berdampak pada sektor perikanan, yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budi daya.
Penangkapan Ikan Terukur untuk Nelayan Kecil
Koswara menekankan pentingnya penerapan penangkapan ikan berbasis kuota. "Kebijakan penangkapan ikan terukur harus dijalankan karena yang memiliki kemampuan mengambil ikan dalam jumlah besar bukanlah nelayan kecil, melainkan pengusaha dengan alat tangkap masif," ujarnya.
Dengan sistem kuota, nelayan kecil dapat memperoleh akses yang lebih adil ke stok ikan, sementara pertumbuhan stok tetap terjaga. Kebijakan ini juga mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan mendorong praktik perikanan yang ramah lingkungan.
Salah satu keuntungan bagi nelayan kecil adalah mereka dapat menangkap ikan di area pesisir tanpa harus bersaing langsung dengan perusahaan besar yang memiliki armada dan alat tangkap modern. Hal ini memungkinkan mereka tetap produktif dan mendapatkan penghasilan stabil dari hasil tangkapannya.
Kawasan Konservasi Laut Mendukung Kelestarian
KKP juga fokus pada perluasan kawasan konservasi laut, yang bertujuan melindungi stok ikan dan habitat laut. Koswara menyebutkan bahwa luas kawasan konservasi Indonesia pada 2023 mencapai 29,27 juta hektare, setara dengan 9 persen dari total luas laut nasional.
"Dengan adanya kawasan konservasi, tempat perkembangbiakan ikan akan terjaga. Nelayan kecil yang tidak memiliki kemampuan melaut jauh akan lebih mudah mencari ikan di pesisir, terutama di sekitar penanaman mangrove," jelas Koswara.
Kawasan konservasi tidak hanya menjaga stok ikan, tetapi juga menjadi tempat ideal untuk ekosistem laut berkembang, sehingga hasil tangkapan nelayan kecil tetap optimal tanpa merusak lingkungan.
Sistem Kuota Menjamin Keberlanjutan Perikanan
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ahmad Aris, menegaskan bahwa sistem kuota tangkap merupakan salah satu instrumen kunci dalam ekonomi biru. Sistem ini menetapkan batas jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan, usaha menengah, dan perusahaan besar untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan.
Ahmad mencontohkan, produksi perikanan tangkap nasional mencapai 12 juta ton, sementara maximum sustainable yield (MSY) berada pada angka 10 juta ton. MSY adalah batas maksimum jumlah ikan yang dapat ditangkap tanpa mengurangi kemampuan stok untuk pulih dan tetap lestari.
"Jadi nanti diukur berapa kuota untuk masyarakat, usaha besar, dan menengah. Dengan adanya sistem kuota ini justru menjamin keberlanjutan untuk masyarakat bisa menangkap ikan karena bisa dideteksi berapa yang bisa diambil," kata Ahmad.
Sistem kuota ini penting untuk menyeimbangkan pemanfaatan laut antara berbagai pelaku, sekaligus menjaga stok ikan agar tidak overfishing dan tetap produktif untuk generasi mendatang.
Pengembangan Perikanan Budi Daya
Selain perikanan tangkap, ekonomi biru juga mendorong pengembangan perikanan budi daya. Kebijakan ini bertujuan membantu nelayan diversifikasi sumber penghasilan dan mengurangi tekanan terhadap stok ikan liar.
Budi daya ikan dapat dilakukan di pesisir, tambak, maupun kolam, tergantung jenis ikan dan kondisi lahan. Dengan bimbingan teknis dari pemerintah, nelayan kecil dapat meningkatkan hasil panen, kualitas ikan, dan nilai jualnya di pasar.
Pengembangan budi daya juga menjadi strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan fluktuasi stok ikan di laut. Dengan demikian, nelayan kecil tidak terlalu tergantung pada hasil tangkapan di alam yang bersifat fluktuatif.
Dampak Ekonomi Biru terhadap Nelayan
Implementasi ekonomi biru secara menyeluruh memberikan dampak langsung bagi nelayan kecil:
Akses Lebih Mudah ke Sumber Daya Laut – Nelayan kecil tidak perlu bersaing langsung dengan perusahaan besar.
Pendapatan Stabil – Sistem kuota dan konservasi laut menjaga ketersediaan ikan di pesisir.
Lingkungan Terjaga – Praktik perikanan ramah lingkungan mendukung keberlanjutan laut dan stok ikan.
Diversifikasi Pendapatan – Pengembangan budi daya membuka peluang usaha baru bagi nelayan.
Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya melindungi ekosistem laut, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir.
KKP memastikan bahwa ekonomi biru bukan sekadar konsep teoritis, melainkan implementasi nyata yang mempermudah aktivitas nelayan kecil dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
Melalui sistem penangkapan ikan terukur, perluasan kawasan konservasi, dan pengembangan budi daya, nelayan kecil mendapatkan akses lebih adil ke laut, pendapatan yang lebih stabil, dan kesempatan diversifikasi usaha.
Dengan kebijakan ini, aktivitas perikanan tetap produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sambil menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rekomendasi
