BRIN dan Kemendag Bersinergi Atasi Hambatan Nontarif Perdagangan 2026
JAKARTA - BRIN berkomitmen memperkuat riset untuk membantu Kemendag menyingkirkan hambatan non tarif yang mengganggu pelaku usaha.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan nasional secara signifikan.
Kepala BRIN, Arif Satria, menyampaikan hal ini dalam pertemuan resmi di Kantor Kemendag.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
“Kami akan melibatkan perguruan tinggi agar riset-riset BRIN, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, selaras dengan kebutuhan kementerian,” ujar Arif.
Menurutnya, kolaborasi ini memastikan hasil penelitian dapat memberikan dampak nyata bagi kebijakan dan regulasi perdagangan nasional.
Kolaborasi Intensif untuk Tahun 2026
Pertemuan tersebut menjadi awal koordinasi intensif antara BRIN dan Kemendag. Arif Satria menjelaskan, pihaknya akan menggelar workshop dan roadshow untuk memetakan isu strategis sepanjang 2026.
“Kita perlu mendiskusikan isu-isu strategis, mana yang penting untuk segera diriset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hasil riset BRIN dapat menjadi fondasi bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi,” tambahnya.
Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menekankan bahwa hambatan non tarif akan menjadi fokus utama kajian. BRIN siap melakukan riset dengan metode soft science maupun hard science, termasuk menganalisis aspek keamanan laut dan membandingkan regulasi yang berlaku di berbagai wilayah.
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan apakah hambatan yang ada benar-benar non tarif atau dipengaruhi faktor lain yang tidak terlihat secara langsung.
Hambatan Non Tarif Belum Sesuai Standar Internasional
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menilai hambatan non tarif di Indonesia saat ini belum sesuai standar internasional. Biaya logistik yang tinggi, birokrasi yang kompleks, dan lemahnya daya saing menjadi keluhan utama pelaku usaha, termasuk anggota Gabungan Pengusaha Perdagangan Indonesia (GPPI).
“Para pengusaha bahkan menyampaikan bahwa lebih baik impor karena dalam menjalankan usaha di dalam negeri terlalu banyak kepentingan yang harus dihadapi,” ungkap Mendag Budi Santoso.
Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang lebih terukur dan berbasis data ilmiah, sehingga kebijakan perdagangan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.
Integrasi Perguruan Tinggi dan Penelitian Terapan
Salah satu strategi BRIN dalam menghadapi tantangan ini adalah menggandeng perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan kapasitas akademik dan tenaga ahli agar riset yang dilakukan lebih aplikatif.
Perguruan tinggi diharapkan dapat menyumbangkan metode penelitian mutakhir, data empiris, dan inovasi teknologi, sehingga sinergi antara riset akademik dan kebutuhan praktis pemerintah tercapai.
Arif menekankan, roadshow riset ini juga bertujuan agar peneliti tidak hanya bekerja berdasarkan minat pribadi. Dengan cara ini, penelitian yang dihasilkan akan lebih relevan, aplikatif, dan mendukung kebijakan perdagangan nasional secara langsung.
Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan industri menjadi kunci agar hasil riset dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Riset Multi-Dimensi untuk Kebijakan Efektif
BRIN mempersiapkan kajian yang komprehensif, mencakup berbagai dimensi mulai dari biaya logistik, regulasi, hingga keamanan laut. Pendekatan multi-disiplin ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam terhadap hambatan yang selama ini mengganggu perdagangan nasional.
Selain itu, BRIN juga akan membandingkan praktik internasional agar regulasi di Indonesia lebih kompetitif dan sesuai standar global.
Amarulla Octavian menambahkan, kombinasi penelitian soft science dan hard science memungkinkan analisis lebih menyeluruh, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan keamanan. Hal ini menjadi dasar bagi Kemendag untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan daya saing nasional secara berkelanjutan.
Fokus pada Implementasi dan Dampak Nyata
Kolaborasi antara BRIN dan Kemendag tidak hanya berhenti pada penelitian, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan berbasis bukti.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa riset BRIN akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk memperkuat daya saing industri dan mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan.
Dengan riset yang berbasis kebutuhan kementerian, kebijakan perdagangan diharapkan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta dunia usaha. Pendekatan berbasis bukti juga diharapkan menekan praktik yang tidak efisien dan mengurangi biaya tambahan bagi pelaku usaha.
Sinergi untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional
Rencana BRIN untuk memperkuat riset, memanfaatkan perguruan tinggi, dan mengintegrasikan pendekatan multi-disiplin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan perdagangan 2026.
Sinergi ini menjadi fondasi penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu meningkatkan daya saing nasional di kancah global.
Selain itu, pemetaan isu strategis yang akan diriset pada 2026 diharapkan memberikan arah jelas bagi kementerian dan pelaku industri dalam mengambil keputusan.
Hal ini juga memungkinkan pemerintah merumuskan langkah-langkah yang cepat dan tepat, menyesuaikan dinamika ekonomi dan perdagangan yang berubah dengan cepat di tingkat regional maupun global.
Riset Sebagai Fondasi Perdagangan Efektif
Sinergi BRIN dan Kemendag membuktikan bahwa riset ilmiah dan kebijakan perdagangan harus berjalan beriringan.
Dengan integrasi perguruan tinggi, riset multi-disiplin, dan pemetaan isu strategis, diharapkan hambatan non tarif dapat diatasi secara efektif, meningkatkan daya saing nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan perdagangan bukan hanya berbasis pengalaman dan asumsi, tetapi juga data dan bukti ilmiah. Hasil riset BRIN diharapkan menjadi dasar bagi reformasi regulasi, pemangkasan biaya logistik, dan peningkatan efisiensi perdagangan nasional.
Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana penelitian strategis dapat diterapkan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak luas, memudahkan pelaku usaha, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Dengan dukungan BRIN, Kemendag dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan bagi semua pihak.
Rekomendasi
