Wamen PKP Dorong Industri Properti Syariah Percepat 3 Juta Rumah

Wamen PKP Dorong Industri Properti Syariah Percepat 3 Juta Rumah

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya peran industri properti syariah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. 

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Fahri menyerukan agar para pelaku industri properti syariah tampil sebagai motor perubahan yang membawa solusi nyata bagi masyarakat.

“Konsep syariah adalah konsep besar dari Allah. Jangan merasa di pinggir. Industri ini harus berani tampil, menguasai panggung, dan membawa solusi yang dirindukan rakyat,” tegas Fahri. 

Baca Juga

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan

Pernyataan ini menegaskan bahwa industri properti syariah tidak hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pemenuhan kebutuhan hunian nasional.

Komitmen Pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah yang digulirkan pemerintah bertujuan strategis: menyediakan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Fahri menegaskan dukungan penuh Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sistem perumahan yang adil.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, segala sistem yang lebih adil akan dilindungi. Jika ada sistem yang tidak adil, wajib dikoreksi dengan segala cara,” ujar Fahri.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keadilan sosial sebagai landasan utama pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, sehingga hunian yang dibangun tidak hanya kuantitasnya terpenuhi, tetapi juga kualitasnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Tantangan Perumahan Nasional dan Ancaman Spekulasi

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan. Praktik spekulatif, harga tanah tinggi, serta kurangnya akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kendala utama. Dalam konteks ini, industri properti syariah diharapkan menghadirkan solusi berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Fahri menekankan bahwa sektor perumahan sosial harus fokus pada kebutuhan dasar rakyat, bukan semata keuntungan. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku properti syariah diyakini mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, sekaligus menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan.

Program ini harus menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir, desa, maupun kota besar yang belum memiliki hunian layak.

Peran Properti Syariah dalam Ekonomi Kerakyatan

Industri properti syariah, dengan prinsip yang menekankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Properti syariah tidak hanya menyediakan hunian yang sesuai prinsip hukum Islam, tetapi juga bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah.

Program 3 Juta Rumah menyediakan peluang bagi pelaku syariah untuk berinovasi dalam menyediakan hunian terjangkau dan sesuai prinsip keuangan syariah. Fahri menegaskan bahwa pelaku industri syariah tidak boleh berada di pinggir. Mereka harus berani tampil, menguasai panggung, dan membawa solusi yang dibutuhkan rakyat.

Hal ini mencakup pembangunan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem, penyediaan hunian bagi kelas menengah bawah, dan penataan kawasan permukiman agar lebih ramah lingkungan dan efisien. Dengan demikian, properti syariah berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dukungan Pemerintah dan Akses Pendanaan

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan berbagai skema pendukung agar program perumahan berjalan efektif. Selain penyediaan lahan dan fasilitas, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat membeli rumah sesuai prinsip syariah.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi program agar berjalan transparan dan akuntabel. 

Hal ini sejalan dengan upaya mengurangi praktik spekulatif, memastikan hunian yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat, serta memastikan program bisa dijangkau oleh masyarakat luas tanpa diskriminasi ekonomi.

Pilar Utama Program 3 Juta Rumah

Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini menargetkan masyarakat miskin ekstrem, miskin, serta kelas menengah bawah, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

“Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir,” jelas Fahri. 

Dengan demikian, keberadaan properti syariah diharapkan mendukung percepatan pembangunan sosial-ekonomi, memperluas akses hunian layak, dan membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat.

Strategi Kolaborasi antara Pemerintah dan Properti Syariah

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri properti syariah menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Properti syariah tidak hanya menyediakan hunian sesuai prinsip syariah, tetapi juga berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Fahri Hamzah menegaskan kembali bahwa industri syariah harus tampil sebagai solusi, bukan hanya pelengkap. 

Dengan dukungan pemerintah, partisipasi aktif pelaku properti syariah diyakini mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi yang adil dan merata.

Properti Syariah sebagai Motor Percepatan Hunian Nasional

Industri properti syariah memiliki potensi besar menjadi motor percepatan Program 3 Juta Rumah. Dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi, properti syariah mampu menjawab tantangan perumahan nasional dan memperluas akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem dan kelas menengah bawah.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci sukses program ini. Properti syariah tidak sekadar menyediakan rumah, tetapi juga membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih adil, transparan, dan merata. 

Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.