Kemenimipas Gratiskan Penggantian Paspor Korban Banjir Sumatera Utara
JAKARTA - Bencana banjir yang melanda wilayah utara Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Selain rumah dan fasilitas publik yang terdampak, banyak warga mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen penting, termasuk paspor.
Menyadari hal ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) segera mengambil langkah cepat dengan memberikan fasilitas penggantian paspor secara gratis bagi warga terdampak.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang terdampak bencana.
“Kepada korban yang mengalami musibah paspornya mengalami kerusakan atau hilang, nanti akan saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen untuk mengeluarkan kepmen agar nanti bisa dilakukan penggantian secara gratis,” ujarnya.
Pendataan Unit Pelaksana Teknis Terdampak
Selain kebijakan penggantian paspor, Agus Andrianto memerintahkan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap unit pelaksana teknis (UPT) yang terdampak di daerah bencana. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui kerusakan, permasalahan, dan dampak bencana secara detail.
“Nanti dari hasil revitalisasi, nanti akan kita ketahui, kerusakan-kerusakan apa yang ditemukan, permasalahan-permasalahan apa yang terjadi, dampak daripada bencana nanti akan kita lakukan upaya penanggulangan bersama,” jelas Agus. Dengan pendataan ini, pemerintah dapat menyiapkan langkah-langkah tanggap darurat yang lebih tepat sasaran.
Bantuan Logistik Untuk Korban
Selain penggantian paspor, Kemenimipas juga menyalurkan bantuan logistik untuk warga terdampak. Bantuan meliputi beras, pakaian wanita dan bayi, perlengkapan bayi, serta makanan siap konsumsi.
“Kita kirimkan 20 ton beras, 1.500 pasang pakaian dalam wanita, 3.120 pieces pembalut wanita, 3.152 pieces pampers (popok) anak-anak, 9.200 kaleng susu, 2.660 kaleng sarden, 2.000 dus mi instan, dan 2.000 kaleng biskuit,” ungkap Agus.
Distribusi dilakukan melalui TNI Angkatan Laut karena jumlah dan berat bantuan cukup besar. Strategi ini dipilih agar bantuan dapat sampai ke lokasi terdampak dengan cepat dan aman. Agus menekankan bahwa bantuan ini merupakan simbol solidaritas sosial Kemenimipas terhadap korban banjir.
“Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden, kita semua turut prihatin dan punya kewajiban sosial untuk berkontribusi membantu meringankan penderitaan dari teman-teman kita yang sampai ini mungkin masih ada yang belum mendapatkan bantuan,” ujar Agus.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemenimipas yang telah aktif mendonasikan sebagian sumber daya mereka untuk korban.
Pentingnya Penggantian Paspor Gratis
Bagi banyak warga, kehilangan paspor bukan sekadar kehilangan dokumen, tetapi juga dapat menimbulkan hambatan administratif, terutama bagi mereka yang memiliki rencana perjalanan atau urusan keimigrasian.
Dengan adanya kebijakan penggantian paspor gratis, warga tetap memiliki akses ke dokumen resmi tanpa terbebani biaya tambahan.
Agus menekankan bahwa langkah ini juga mencerminkan filosofi pemerintah dalam menanggapi bencana secara menyeluruh, tidak hanya menyediakan bantuan pangan dan logistik, tetapi juga menjaga hak administratif warga tetap terlindungi.
Proses penggantian paspor gratis akan dilakukan melalui kepmen yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi sehingga mekanismenya resmi dan terkoordinasi.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kemenimipas juga mendorong kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait di lapangan. Tim kementerian bekerja sama dengan TNI, aparat daerah, serta relawan lokal untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
Setiap bantuan diarahkan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk makanan pokok, perlengkapan wanita, dan kebutuhan anak-anak.
Langkah ini memastikan bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan, sekaligus mempercepat proses pemulihan sosial dan administratif. Hal ini menjadi bukti bagaimana pemerintah mengintegrasikan bantuan fisik dan administratif dalam menghadapi bencana.
Dampak Sosial dan Psikologis Banjir
Banjir yang terjadi tidak hanya merusak harta benda, tetapi juga berdampak pada psikologis warga. Kehilangan dokumen penting seperti paspor dapat menimbulkan stres tambahan di tengah kondisi darurat.
Dengan penggantian paspor gratis, pemerintah memberikan kepastian bahwa warga masih dapat menjalankan hak administratifnya dan mengurangi beban psikologis akibat bencana.
Agus Andrianto menyebut bahwa kebijakan ini merupakan upaya komprehensif pemerintah dalam melindungi warga. Selain bantuan logistik, warga juga tetap dapat mengurus dokumen penting secara mudah tanpa biaya tambahan, sehingga membantu mempercepat proses normalisasi kehidupan pasca-banjir.
Simbol Solidaritas dan Kepedulian
Penggantian paspor gratis sekaligus menjadi simbol kepedulian Kemenimipas terhadap warga terdampak. Agus menyatakan, program ini juga membuka ruang bagi pegawai kementerian untuk terlibat secara aktif, menunjukkan empati, dan memperkuat semangat gotong royong di masyarakat terdampak.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan menjadi contoh bagi kementerian dan instansi lain dalam merespons bencana dengan cara yang cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemulihan Layanan Publik
Ke depan, Agus berharap seluruh UPT Kemenimipas yang terdampak bencana dapat segera direvitalisasi agar layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan. Upaya ini penting agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi dengan lancar, termasuk pengurusan paspor dan dokumen resmi lainnya.
Dengan dukungan logistik, penggantian dokumen gratis, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana Sumatera utara dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah dan aman.
Langkah Kemenimipas dalam menggratiskan penggantian paspor bagi korban banjir Sumatera Utara merupakan bentuk respons cepat, efektif, dan empatik.
Program ini tidak hanya memberikan solusi administratif, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, menjaga hak warga, dan membantu meringankan dampak psikologis.
Dukungan lintas sektor, distribusi logistik, dan kepastian administratif menjadikan program ini sebagai model penanganan bencana yang komprehensif.
Rekomendasi
