RI Perkuat Pasar Karbon dan Investasi Transisi Energi Nasional
JAKARTA - Langkah strategis diambil oleh pemerintah untuk memperkokoh infrastruktur pasar karbon domestik lewat rencana peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang dijadwalkan terlaksana pada 9 Juli 2026.
Kehadiran sistem terintegrasi ini dipersiapkan demi mendongkrak aspek transparansi, akuntabilitas, keterlacakan, serta kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan karbon guna menebalkan rasa percaya dari para pemodal.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan bahwa agenda peluncuran SRUK ini bakal bertindak sebagai satu tonggak krusial dalam peta jalan pengembangan pasar karbon di tanah air.
Selaras dengan seremoni peluncuran tersebut, pihak otoritas pemerintah juga bersiap mendaftarkan serangkaian proyek karbon pada sektor kehutanan yang sebelumnya telah mengantongi status verifikasi berskala internasional.
"Peluncuran tersebut juga akan diikuti dengan registrasi sejumlah proyek karbon sektor kehutanan yang telah terverifikasi secara internasional. Pada 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan juga akan memfasilitasi penerbitan lebih dari 30 juta ton kredit karbon CO2e dari sektor kehutanan. Momen ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon Indonesia," ujar Raja Juli Antoni dalam forum London Climate Action Week (LCAW) 2026, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).
Di samping memperkuat fondasi infrastruktur pasar karbon, pihak eksekutif saat ini juga tengah menggodok perancangan kerangka regulasi yang bersifat jauh lebih komprehensif.
Pada saat ini, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diinfokan sedang mendalami pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim yang perdana di Indonesia dengan target penyelesaian pada penghujung tahun 2026.
Hadirnya payung hukum ini diproyeksikan mampu menjadi landasan pacu bagi kebijakan berskala nasional dalam mengendalikan dampak dari perubahan iklim global.
Penyelenggaraan forum London Climate Action Week 2026 menjadi wadah bertemunya delegasi pemerintah Indonesia, parlemen Inggris, institusi pendanaan, serta para pelaku industri untuk mempererat kemitraan strategis dalam aspek pembiayaan transisi energi serta pembangunan yang rendah emisi karbon.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengutarakan bahwa pelaku di sektor industri jasa keuangan terus berupaya memperlebar jangkauan alokasi dana berkelanjutan sebagai wujud riil dalam menyokong program transisi energi.
Berdasarkan pemaparannya, realisasi pembiayaan hijau berkelanjutan dari sektor perbankan sepanjang tahun 2025 sukses menyentuh angka Rp 2.114,6 triliun atau mencatatkan tren pertumbuhan sebesar 3,28 persen bila dikomparasikan dengan periode tahun sebelumnya.
"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi. OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras serta didukung rencana transisi yang kredibel," kata Friderica.
Dalam kesempatan di forum yang sama, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara terbuka menyatakan komitmen dukungannya terhadap gerakan global RE100 melalui prosesi penandatanganan nota kesepahaman.
Agenda penandatanganan tersebut turut disaksikan secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.
Wakil Ketua Komite Bilateral Inggris Kadin Indonesia yang juga menjabat selaku Managing Partner dan CEO Equatorise Advisory Steven Marcelino menguraikan bahwa RE100 merupakan wadah aliansi bagi korporasi berskala global yang memegang komitmen penuh untuk memanfaatkan 100 persen pasokan listrik dari sumber energi terbarukan pada tahun 2050.
"Artinya kini perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia berkomitmen untuk memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan pada 2050. Inisiatif ini dipimpin oleh The Climate Group. Kami berharap semakin banyak perusahaan Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan elektrifikasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Steven.
Sementara itu, Head of RE100 and Energy Operations The Climate Group Ollie Wilson menjabarkan bahwa hingga kini sudah ada lebih dari 440 entitas bisnis global yang melebur dalam gerakan RE100, mencakup merek besar seperti Unilever, Samsung, hingga Nike.
"Melalui kemitraan dengan institusi di Indonesia, kami berharap dapat menyambut perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia sebagai anggota RE100 pada tahun ini," kata Ollie.
Mengacu pada kompilasi data dari BloombergNEF, total investasi global yang mengalir pada sektor transisi energi berhasil menembus rekor baru di angka 2,3 triliun dollar AS sepanjang tahun 2025, atau melonjak sebesar 8,1 persen dari catatan tahun sebelumnya.
Arus modal raksasa tersebut mayoritas mengalir menuju ke sektor industri alat transportasi, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan infrastruktur untuk jaringan transmisi listrik.
Di lingkup domestik Indonesia, agenda transformasi struktural demi mengejar target net zero emission (NZE) diestimasi bakal membuka keran potensi ekonomi yang bernilai fantastis hingga mencapai 3,8 triliun dollar AS pada tahun 2050 nanti.
Peluang emas tersebut kini mulai terwujud nyata lewat tren peningkatan adopsi kendaraan berbasis listrik yang mampu menyentuh angka 14 persen sepanjang kurun waktu Januari hingga Agustus 2026.
Selain itu, geliat pertumbuhan pada ceruk pasar pembiayaan berkelanjutan juga terpantau melesat tajam dari yang semula hanya bernilai 0,5 miliar dollar AS pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,3 miliar dollar AS di periode tahun 2024.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memberikan penegasan bahwa akselerasi pada sektor pembangunan roda ekonomi wajib berjalan beriringan dengan komitmen dalam menjaga kelestarian alam sekitar.
"Menjadi prioritas kami untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tetap menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan," ujar Jumhur.